SCHOOL-BASED MANAGEMENT AND ITS SCHOOL-BOARD/ SCHOOL COMMITTE: A MODEL FOR IMPROVING COMMUNITY PARTICIPATION IN MANAGING SCHOOL IMPROVEMENT UNDER DECENTRALIZATION

ABSTRACT
This article discusses and elaborates the conceptual framework of School-Based Management (SBM) and School Board/School Committee (SB/SC) as the model for improving community participation in the effort of improving the quality of educational management at the school level under decentralization. Politically, the government has adopted SBM and SB/SC as a model for improving the quality of managing school system as well as for improving parents and community participation at the school level. It is still believed that the schooling system is assumed as the core business of the national education system that needs more parents and community participation. In addition, the achievement of educational objectives and its activities are the responsibility of family, government, and community at large. The question arises is how community at large could be participated in the effort of improving the quality of education at the school level? Theoretically, the essence of decentralization in educational management is to provide chances for parents and community participation and contribution in many ways to improve the quality of student learning achievement and schooling management system. To do so, the government commenced SBM and SB/SC as the model of educational management at the school level. It is believed that the essence of SBM is to provide active involvement of parents and community in various ways to improve the quality of school programs as well as student achievement. Research on the effect of SBM concluded that SBM contributes significance supports toward the improvement of school programs and the quality of teacher performance and student achievement (Mohramn, 1995). Before decentralization, parents and community participations in improving school programs and student achievement are limited. These participations are organized through an organization called “BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan)” at the school level. Through this organization, parents are asked to contribute financial supports to the school budget for adding financial needs of the school programs. However, community at large seemed not to have specific contribution to the school programs because there was no regulation for community members to participate directly in the efforts of improving the school programs. Through SB, community and other local stakeholders of a school are provided chances to collaborate with teachers and the principal to improve the quality of education of the school as well as its management system.
Keywords: School-based management, improving community, participation, managing school improvement, decentralization

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ETIKA BISNIS DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING

Rusdin, JIM Vol.2 No.1 Maret 2003
Good Corporate… 64

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ETIKA BISNIS
DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING
Rusdin

Unniversitas Padjadjaran

rusdin@unpad.ac.id

ABSTRAK
Terjadinya kredit macet dan rendahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri serta rasa ketakutan pada pihak pemilik perusahaan akan datangnya produk asing ke pasar dalam negeri merupakan suatu indikasi bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia tidak siap bersaing di pasar global (Syakhroza, 2000). Untuk itu tampaknya diperlukan upaya yang terpadu untuk mengupayakan peningkatan daya saing nasional dimana dalam hal ini upaya tersebut melibatkan pemerintah dan pengusaha secara bersama. Upaya peningkatkan daya saing berdasarkan perspektif good governance (GG), good corporate governance (GCG), Balanced Scorecard (BSC) dan etika bisnis merupakan konsep yang dinilai relevan dalam dinamika pengukuran kinerja di Indonesia seiring dengan upaya pemerintah untuk memacu kinerja perusahaan baik perusahaan milik pemerintah (BUMN), perusahaan publik maupun perusahaan swasta nasional (BUMS). Dalam GG,GCG, BSC dan Etika bisnis seluruh sumber daya yang dimiliki menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja organisasi dengan berlandaskan moral yang kuat yaitu diawali dengan keinginan untuk mengindahkan nilai etis dalam berbisnis.

Kata kunci: good corporate governance, etika bisnis, daya saing

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHEMATAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN

PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHEMATAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN

 Rusdin

Universitas Padjadjaran

rusdin@unpad.ac.id


ABSTRAK

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara pemahaman wajib pajak badan mengenai undang-undang pajak penghasilan dengan penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penghematan pajak yang dilakukan melalui pajak ini diharapkan dapat menekan beban perusahaan sehingga tercapai tingkat efisiensi beban pajak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan pendekatan kuantitaif dan telaah statistika sebagai instrumen analisisnya, yaitu analisis korelasi (Correlation Analysis). Penelitian ini merupakan penelitian sampel dengan teknik Simple Random Sampling pada 49 perusahaan industri manufaktur yang termasuk ke dalam Daftar 100 Besar Wajib Pajak Tetap PPh Badan di Lingkungan KPP Cimahi. Lokasi penelitian ini di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Jawa Barat. Data primer dari Wajib Pajak Badan dan Data sekunder diperoleh dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten DT II Bandung (khususnya Cimahi) dan departemen lain yang terkait. Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai UU PPh memiliki hubungan yang signifikan dengan penghematan pajak penghasilan.

 

 

Kata kunci: Pemahaman wajib pajak badan mengenai undang-undang pajak penghasilan, Penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan

 

ARUS KAS BERSIH, NILAI BUKU AKTIVA TETAP, LABA, DAN DIVIDEN SEBAGAI FAKTOR PENENTU NILAI PERUSAHAAN

ARUS KAS BERSIH, NILAI BUKU AKTIVA TETAP, LABA, DAN DIVIDEN SEBAGAI FAKTOR PENENTU
NILAI PERUSAHAAN

Rusdin
Universitas Padjadjaran
rusdin@unpad.ac.id

R. Ratna Meisa Dai
Universitas Padjadjaran
lexa_dai@yahoo.com

ABSTRAK
Nilai perusahaan Penelitian ini mengevaluasi tingkat kebermaknaan pengaruh arus kas bersih, nilai buku aktiva tetap berwujud, nilai buku pinjaman jangka panjang dari bank, laba perusahaan, dan dividen tunai terhadap nilai perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Subjek penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan semen dan konstruksi tahun 1997 – 2006. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikasi yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan dilakukan dengan komunikasi tidak langsung dengan cara mensurvei perusahaan yang menjadi unit analisis sebanyak 66 perusahaan. Instrumen penelitian berupa studi dokumentasi. Hasil menunjukkan, (1) Ketersediaan dana tunai secara parsial berpengaruh positif namun tidak bermakna terhadap nilai perusahaan; (2) Nilai buku aktiva tetap secara parsial berpengaruh positif dan bermakna terhadap nilai perusahaan; (3) Laba perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan bermakna terhadap nilai perusahaan; (4) Dividen tunai secara parsial berpengaruh positif dan bermakna terhadap nilai perusahaan; (5) Ketersediaan dana tunai, nilai buku aktiva tetap, laba perusahaan, dividen tunai secara bersama-sama berpengaruh positif dan bermakna terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: Arus kas bersih, nilai buku aktiva tetap, laba, dividen, nilai perusahaan

BUDAYA ORGANISASI, PENCIPTAAN NILAI, DAN KINERJA ORGANISASI

ABSTRAK
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan organisasi dalam bentuk badan usaha, berperan penting dalam menopang peningkatan perekonomian Indonesia, memberikan sumbangan pendapatan nasional dan penerimaan Negara pada khususnya. Peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Implementasi peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini BUMN masih sulit untuk mewujudkan perannya sesuai dengan harapan. Upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profitabilitas BUMN telah dilakukan Pemerintah, namun masih belum memberikan hasil yang optimal. Penelitian ini mengungkap keterkaitan budaya organisasi, penciptaan nilai dan kinerja organisasi BUMN. Metode Survei dilakukan terhadap 355 orang manajer menengah pada 102 dari 141 BUMN yang mayoritas dimilik sahamnya oleh Pemerintah, dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi, penciptaan nilai, dan kinerja organisasi menunjukkan kondisi yang baik, namun belum optimal. Budaya Organisasi dan Penciptaan Nilai secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja organisasi. Kinerja organisasi diukur dengan memperhatikan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kinerja administrasi.
Kata kunci: Budaya organisasi, penciptaan nilai, kinerja keuangan, kinerja operasional, kinerja administrasi